Kamis malam lalu (28/5), saya menonton diskusi tentang ekonomi kerakyatan di TVRI yang menghadirkan cawapres Prabowo. Satu ungkapan Prabowo yang terngiang cukup keras adalah bahwa pemerintah tidak boleh hanya jadi wasit, namun harus campur tangan langsung untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bentuknya antara lain adalah pemberdayaan BUMN untuk menggerakkan ekonomi, membalikkan arus privatisasi saat ini.
Anda setuju? Perlu diingat bahwa kebijakan privatisasi diambil tidak hanya karena desakan IMF, tanpa rasionalisasi sama sekali. BUMN telah lama dikenal sebagai sapi perah bukan hanya penguasa, namun juga swasta yang bermitra dengannya. Kabarnya banyak BUMN merugi karena inefisiensi pengelolaan maupun kebocoran yang tidak ada kaitannya dengan operasional BUMN.
Kalau BUMN sudah rugi, pada akhirnya pemerintah juga yang diminta menutupi kerugian tersebut dengan anggaran negara. Uang yang semestinya bisa digunakan untuk kemanfaatan rakyat justru digunakan untuk mensubsidi BUMN yang dikelola dengan buruk.
Privatisasi dianjurkan untuk mengobati BUMN bermasalah seperti ini. Kepemilikan swasta diharapkan dapat menegakkan disiplin pengelolaan. Jika inefisiensi terjadi lagi, pasar akan meresponnya dengan kejatuhan harga saham. Kerugian tidak akan ditolerir oleh pemilik swasta. Pemilik swasta merasa lebih baik melikuidasi perusahaan yang rugi terus-menerus. Likuidasi ini bagi manajemen dan karyawan berarti kehilangan pekerjaan. Karenanya, mereka akan berusaha mencegah jangan sampai perusahaan merugi.
Sayang sekali, tujuan baik privatisasi disalahgunakan oleh oportunis asing maupun domestik. Dengan menumpangi privatisasi, pemodal asing mengambil alih BUMN dari tangan pemerintah.
Mending jika BUMN yang dibeli memang perusahaan yang selama ini merugi. Kenyataannya, BUMN yang dijual justru yang selama ini berkinerja cukup bagus dan memiliki prospek yang sangat baik. Pola ini paling nampak dalam kasus privatisasi Indosat dan Telkomsel. Kedua BUMN ini memimpin pasar oligopolis pada sektor telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia.
Kegagalan privatisasi juga disebabkan metode pengalihan saham dengan menjualnya pada investor strategis. Pemilihan investor strategis sangat tidak transparan dan rawan korupsi. Metode penjualan di bursa saham jauh lebih transparan dan memastikan adanya disiplin pasar.
Pemerintah saat itu beralasan bahwa pemilihan investor strategis akan memastikan terjadinya transfer teknologi dari investor strategis ke BUMN yang diprivatisasi. Masalahnya, tidak ada ukuran dan cara evaluasi yang pasti untuk mengetahui apakah transfer teknologi tersebut benar-benar terjadi pasca pengalihan.
Kegagalan privatisasi di Indonesia dikontribusi sebagian oleh proses penyelenggaraan negara yang buruk. Kegagalan pengelolaan BUMN juga disebabkan buruknya penyelenggaraan negara. Masalah terjadi dengan atau tanpa privatisasi, karena sumber masalahnya bukan pada privatisasi, melainkan pada kegagalan negara.
Pasar di mana pelakunya mengejar kepentingan diri masing-masing memang tidak bisa menjamin pemerataan. Di sisi lain, kita punya negara yang tidak bisa diandalkan. Seperti kampanye Ronald Reagan, "the state is not the solution, the state is the problem".
Prabowo menyadari hal ini di tengah pemaparan usulannya mengenai penggunaan BUMN sebagai penggerak ekonomi dengan menyebut bahwa memang selama ini belum sempurna namun bisa diperbaiki. Pengertian "belum sempurna" ini yang sering luput dari pendukung liberalisasi. Kebelumsempurnaan mencerminkan adanya manfaat, walaupun tidak sepenuhnya sesuai harapan.
Program pemerataan seperti BLT dan program pemberdayaan lain memang belum mampu mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan, namun bukannya tanpa guna. Pengendalian harga bahan pokok oleh BULOG mungkin tidak sepenuhnya efektif dan banyak kebocoran, namun tanpa BULOG harga bahan pokok jauh lebih tak terkendali.
Kaidah yang perlu diterapkan adalah, "kalau tidak dapat semua, jangan dibuang semua". Intervensi negara dalam setiap ranah kehidupan selalu diwarnai ketidaksempurnaan, namun tanpa intervensi tersebut banyak ketidakadilan dan ketelantaran.
Korupsi memang menghambat pencapaian kesejahteraan, namun eksistensi korupsi tidak menihilkan kemampuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. China dan India adalah contoh negara yang tumbuh cepat walau korupsi masih dipraktikkan secara luas.
Pemberantasan korupsi dan intervensi pemerintah dalam ekonomi adalah dua masalah yang berbeda dan dapat dijalankan secara paralel. Walau pemberantasan korupsi belum selesai, intervensi pemerintah dalam ekonomi tetap dapat berjalan dan memberikan hasil.
Perekonomian kita memang memerlukan penyesuaian struktural agar fundamen lebih kokoh. Namun penyesuaian tersebut harus dijalankan secara pelan dan bertahap, sambil memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Penyesuaian tergesa-gesa yang dipaksakan oleh IMF dan ditunggangi banyak kepentingan justru membawa masalah yang bisa jadi lebih besar daripada masalah asal.
Profile
-
Mitsu Iqra’
Ane mahasisiwa angkatan 2006 Manajemen FE - UNRI. Anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ane orangnya nggak suka basa basi dan suka diskusi.
Jun
24
Mantan Menneg PPN/ Kepala Bappenas zaman Megawati, Kwik Kian Gie, mengatakan punya banyak catatan dalam rekam jejak Boediono sebagai pejabat publik. Sebagian besar langkahnya adalah �menjual� sumber daya dan fasilitas publik kepada para investor. "Tanya pada Pak Boediono, dia berpendapat atau tidak ketika jalan raya yang mulus bebas hambatan itu harus dikenakan tarif tol, diserahkan kepada investor swasta, domestik maupun internasional. Oleh karena itu, investornya buat laba dan rakyat yang harus bayar tol!?" Jakarta, Jumat (22/5).
Pengamat ekonomi Hendri Saparini dari ECONIT memiliki pendapat serupa. Tiga pilar neoliberal, yaitu stabilitas makro, agenda liberalisasi, dan agenda privatisasi, yang dicetuskan dalam Washington Consensus menjiwai tindakan-tindakan Boediono.
Menurut Hendri, seorang penganut neoliberal tak akan meninggalkannya sedikit pun. Dalam pilar pertama, seorang neoliberal akan membuat kebijakan hanya demi stabilitas makro. Hendri menilai pernyataan-pernyataan SBY menunjukkan ciri ini. Pilihan kebijakannya pun demikian. Mazhab ini mengharuskan pengambilan kebijakan pengurangan atau pemotongan subsidi.
"Tidak salah jika dalam pidato, SBY mengatakan akan menekan inflasi dan ukuran stabilitas makro. Itu hanya akan menguntungkan kelompok kapital," tutur Hendri.
Belum lagi agenda liberalisasi dan privatisasi yang dilakukan oleh Boediono ketika menjabat sebagai Menkeu dalam masa pemerintahan Megawati dan Menko Ekuin dalam pemerintahan SBY. Misalnya, dalam penyusunan UU Migas. Hendri menilai pemerintahan SBY juga marak melakukan privatisasi. Bahkan, saat ini 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah didata untuk diprivatisasi, antara lain PT Krakatau Steel dan PT Kereta Api Indonesia.
Menurut Pengamat ekonomi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Ichsanudin Noorsy, pinjaman terakhir Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS dari ADB merupakan bentuk kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak kepada neoliberal. “Jadi semua pinjaman itu bagian dari aplikasi kebijakan neoliberal,”
Pengamat ekonomi Hendrawan Supratikno, berpendapat, pinjaman luar negeri yang diterima dapat membuat pemerintah Indonesia diintervensi dalam kedaulatan negara, baik dalam politik, ekonomi, maupun dalam membuat kebijakan.
Itulah komentar tokoh negara kita. Oh iya, ada lagi klaim yang membodohi rakyat. Tim Sukses SBY - BUDIONO mengklaim pemerintah sekarang sudah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Klaim tersebut ada benarnya, tapi satu catatan penting yang harus di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang tidak di ikuti dengan berkurangnya rakyat miskin di Indonesia, dengan kata lain rakyat miskin tetap banyak. Ini berarti, hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan (kekayaan)!. Justru inilah bukti bahwa pemerintahan selama ini memang Neo Liberal!!!.
Oh iya, selain itu di dalam bidang pendidikan ada kebijakan BHP pendidikan. Kebijakan ini akan berakibat orang kaya sajalah yang akan bisa menikmati pendidikan (khususnya perguruan tinggi). Orang miskin tidak akan bisa mencicipi pendidikan di Perguruan Tinggi!.
Jadi, masihkah kita akan mendukung orang yang sudah secara nyata berpaham Neo Liberal?. Gunakan Hati Nurani kita untuk menilai. Ingat, tujuan yang baik tidak akan bisa di capai dengan cara yang buruk dan tidak ada keta�atan dalam kemaksiatan!.
Wallahualam..
(read more ...)Jun
24
Luar biasa! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan prestasi yang didapatkan oleh Barca – panggilan nge-top klub sepak bola FC Barcelona asal Spanyol – pada musim ini. Bagaimana tidak, keberhasilan mengalahkan Manchester United (MU) 2-0 di babak final, melengkapi sukses Barca menjuarai Copa Del Ray dan La Liga. Barca pun menjadi klub Spanyol pertama yang meraih treble winners di dalam satu musim.
Padahal, Barca menurunkan enam pemain lokal pada starting line-up dan MU, yang menjadi lawan Barca, hanya menggunakan tiga pemain yang berasal dari Inggris. Tak hanya itu, jika kita ingin membandingkan postur tubuh dari “bintang” tiap klub tersebut, MU masih lebih baik. Lionel Messi dari Barca hanya mempunyai postur tubuh 168 cm dan Cristiano Ronaldo yang bermakas di Old Trafford mempunyai postur tubuh 185 cm. Lantas apa hubungannya antara Barcelona dengan Barcanomics?
Barcanomics merupakan suatu kebijakan ekonomi yang terinspirasi dari permainan apik pemain Barca, dimana aktivitas ekonomi harus berkomitmen terhadap kepentingan nasional dengan melibatkan pihak lokal dan asing. Tentuya keterlibatan pihak lokal di dalam aktivitas ekonomi harus mendapatkan porsi yang lebih besar daripada asing. Seperti yang dikatakan Xavi Hernandez – gelandang Barca – kapan pun klub meraih sukses, itu dilakukan oleh banyak pemain lokal.
Barcanomics ini bukan berarti anti terhadap asing, malah mendukung sepenuhnya keterlibatan asing di dalam aktivitas ekonomi karena hampir tidak mungkin segala sesuatu aktivitas ekonomi hanya dilakukan oleh pihak lokal. Sejatinya, perlu ada kerjasama dan sinergis antara pihak lokal dengan asing demi kepentingan nasional.
Lionel Messi memang dari Argentina, bukan warga negara Spanyol. Namun, Lionel Messi berusaha memberikan yang terbaik setiap penampilan di lapangan hijau demi kesuksesan Barca. Walaupun nantinya Lionel Messi mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dunia dan menjadi top skorer di Liga Champion, itu hanya sebagai bonus, karena sekali lagi itu semua demi kesuksesan Barca. Begitu pula dengan pihak asing yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia, mereka boleh saja mendapatkan keuntungan besar karena pada dasarnya naluri bisnis itu tidak terlepas dari keuntungan selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
Contoh kasus Freeport yang beroperasi di Irian Jaya yang jelas-jelas merugikan Indonesia tidak bisa diterima dengan akal sehat, hanya akal gila serta yang mempunyai kepentingan pribadi maupun golongan sajalah yang mampu menerima kasus ini. Di dalam teori Barcanomics bukan berarti Freeport tidak boleh lagi melakukan kegiatan eksplorasi di Irian Jaya. Barcanomics juga tidak mengenal menghancurkan sesuatu aktivitas ekonomi pihak asing yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi kepada bagaimana eksplorasi yang dilakukan oleh Freeport dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kepentingan nasional Indonesia.
Alangkah indahnya jika masing-masing calon Presiden dan wakil Presiden juga memaparkan dengan jelas dan applicable sampai sejauh mana kebijakan ekonomi lima tahun kedepan yang dapat melibatkan peran pihak lokal yang lebih besar terhadap asing. Tetapi kerjasama antara pihak lokal dan asing bukan sekadar keuntungan, melainkan profesionalisme dan kekompakan seperti yang dilakukan Barca dilapangan hijau.
Wallahu a’lam…
(read more ...)
Wassalaamu�alaikum Wr. Wb.